fbpx
Start Your Business with Confidence
Access Legal Documents and Expert Guidance at Documenta
Search

SPT Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan(spt) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
spt orang pribadi

SPT Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan(spt) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan prinsip self-assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungnkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut.

Fungsi SPT

  1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak
  3. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
  4. Harta dan kewajiban
  5. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak
  6. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  7. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
  8. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
  9. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

Jenis-jenis SPT

SPT terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

  1. SPT Masa

Merupakan Surat Pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak (bulanan). Jenis pajak yang termasuk kedalam SPT Masa adalah:

  • PPh Pasal 21/2
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23/26
  • PPh Pasal 25
  • PPh Pasal 4 ayat 2
  • PPh Pasal 15
  • PPN dan PPnBM
  • PPN bagi Pemungut PPN
  1. SPT Tahunan

Merupakan Surat Pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak (tahunan) baik oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis pajak yang termasuk kedalam SPT Tahunan adalah:

  • SPT Tahunan PPh WP Badan (formulir 1771)
  • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (formulir 1770s)
  • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (formulir 1770ss)
  • SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (formulir 1770)

Demikian penjelasan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) dari pengertian sampai jenis-jenis SPT. Semoga tulisan ini dapat membuat Anda menjadi lebih paham mengenai SPT Orang Pribadi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan hubungi Customer Service DOCUMENTA untuk segera dihubungi dengan ahli kami.

Anda Masih Bingung Terkait SPT?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
Liquidasi adalah proses penutupan dan pembubaran sebuah perusahaan atau bisnis yang bertujuan untuk mengakhiri kegiatan operasionalnya secara resmi. Proses ini melibatkan penjualan aset, pelunasan hutang, dan distribusi sisa kekayaan kepada para pemegang saham atau kreditor. Dalam panduan ini, kita akan menelusuri langkah-langkah dalam proses liquidasi, jenis-jenis liquidasi, serta implikasi hukum dan bisnisnya.
liquidasi

Mengungkap Liquidasi: 1 Panduan Lengkap dan Penjelasannya

Dalam dunia bisnis, terkadang perusahaan menghadapi situasi di mana mereka harus menghentikan operasional mereka karena berbagai alasan, mulai dari kesulitan keuangan hingga restrukturisasi perusahaan. Di sinilah konsep liquidasi muncul sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan urusan bisnis. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang apa itu liquidasi, mengapa hal itu terjadi, dan apa implikasinya bagi semua pihak yang terlibat. Mari kita selami bersama proses liquidasi dan semua aspek yang terkait dengan penutupan usaha perusahaan.

Baca »
PMA (Foreign Investment) is an investment activity, which is carried out by foreign investors and aims to be able to do business in the territory of the Republic of Indonesia. PMA is one of the ways for outside investors to build, buy the whole, or acquiring a company
Business

WHAT IS PMA? IS IT EASY TO ESTABLISH PMA?

PMA (Foreign Investment) is an investment activity, which is carried out by foreign investors and aims to be able to do business in the territory of the Republic of Indonesia. PMA is one of the ways for outside investors to build, buy the whole, or acquiring a company.

Baca »
Stages
Legal

Stages of Industrial Relations Dispute Settlement

Industrial Relations Dispute Settlement refers to the process of resolving conflicts between employers and employees. This process typically involves several stages, each building on the previous one to find a mutually acceptable solution.

Baca »
LKPM itu apa sih? Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara tiap triwulan. LKPM sifatnya wajib lho legalmates! Sesuai Pasal 7 poin c PBKPM No.14/2017. Kalau misalkan Penanam Modal gak ngelaporin LKPM nya dalam beberapa periode, bakal dikenakan sanksi administrasi dan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin. TERUS KALO WLKP? Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) merupakan kewajiban pelaku usaha untuk membuat laporan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu kegiatan usaha. Setiap perusahaan wajib melaporkan WLKP selambat-lambatnya 30 hari sebelum perusahaan didirikan atau aktif dan 30 hari sebelum perusahaan dibubarkan.
LKPM

WLKP & LKPM : Sudah Tau Apa Perbedaannya?

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap kali mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, mengalihkan atau membubarkan suatu perusahaan kepada badan yang bersangkutan.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Our Contact