DOCUMENTA ARTIKEL
Baca Informasi terkait legalitas bisnis dan lain-lainnya.
Pengadaan Tender, Pengaturan dan Tahapan – Tahapan dalam Tenderisasi Pemerintah.
Tender dapat artikan lelang atau sistem jual beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Harga dan kualitas yang terbaiklah, nantinya yang akan menjadi pemenang.
Read moreTindakan Investasi Ilegal di Indonesia
Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Read moreLandasan Hukum digital nomad (Pekerja Lepas Harian Online)
Digital nomad adalah sebuah istilah di mana seseorang memutuskan untuk bekerja secara lepas dan memanfaatkan teknologi sehingga tidak terikat oleh waktu dan tempat.
Read moreNegosiasi Kontrak Kerja dan Gaji Yang Baik
Negosiasi kontrak kerja dan gaji adalah hal yang lumrah dilakukan, terutama oleh calon karyawan yang sudah memiliki posisi tawar sebelumnya, misalnya karyawan yang sedang bekerja di suatu perusahaan ditawarkan posisi yang sama di perusahaan lain.
Read moreKeuntungan Pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Di tahun 2020 ini, Pemerintah telah mengesahkan peraturan pelaksana dari Tapera berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).
Read morePenyelenggaraan RUPS Secara Online bagi Perusahaan Terbuka
Pada dasarnya apabila ingin menyelenggarakan e-RUPS maka rencana untuk e-RUPS harus dinyatakan dalam pemberitahuan mata acara/agenda kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS.
Read morePemberlakuan Surat Wasiat Menurut KUHPer dan KHI
surat wasiat digunakan untuk menentukan peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris atau pihak lain sehingga untuk membentuk suatu surat wasiat
Read morePenyediaan Opsi Pembelian Saham Bagi Karyawan (Employee Stock Ownership Program) (ESOP)
Employee Stock Ownership Program (ESOP) atau Program Kepemilikan Saham Karyawan adalah sebuah skema yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja. Ini bukan sekadar pemberian saham, melainkan sebuah strategi bisnis yang dirancang untuk menciptakan sinergi antara kepentingan perusahaan dan karyawan.
Read morePertanggungjawaban Pekerja atas Pembajakan Software : Apa yang Perlu Diketahui?
Dalam banyak kasus, kekayaan intelektual adalah aset perusahaan yang paling berharga.
Read moreTHR Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas
Sebelum membahas perihal Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) perlu dipahami mengenai Pengaturan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yakni dalam UU No. 13 Tahun 2003
Read morePencemaran Nama Baik bagi Terduga Pidana
Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, seorang terduga pidana memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kasus di mana terduga pidana mengalami pencemaran nama baik, bahkan sebelum kasusnya disidangkan. Pencemaran nama baik ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti media massa, media sosial, atau bahkan dari pernyataan pejabat publik.
Read morePaten sebagai objek fidusia
Penggunaan hak paten sebagai objek jaminan fidusia merupakan langkah yang inovatif dalam dunia hukum bisnis. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam undang-undang, hal ini dapat memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha dalam memperoleh pendanaan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan hak paten sebagai objek fidusia juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu dipertimbangkan.
Read morePKWT dan Pemotongan Gaji: Apa yang Perlu Diketahui Pekerja Kontrak?
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan pengusaha dengan jangka waktu tertentu. Berbeda dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), PKWT memiliki batasan waktu yang jelas dalam pelaksanaan hubungan kerja.
Read morePengajuan Keberatan Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Namun, terkadang WP merasa keberatan atas jumlah pajak yang tertera dalam SKP tersebut. Dalam hal ini, WP memiliki hak untuk mengajukan keberatan.
Read morePenundaan Pembayaran Wajib Pajak Dan Akibatnya Apabila Tidak Atau Telat Membayar
Pajak merupakan salah satu kewajiban dari masyarakat Indonesia untuk memberikan sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastuktur, menolong rakyat yang kurang mampu,
Read more