fbpx
Start Your Business with Confidence
Access Legal Documents and Expert Guidance at Documenta
Search

Mendirikan Bisnis Apotek Wajib Punya Legalitas Usahanya!

Mendirikan Bisnis Apotek Wajib Punya Legalitas Usahanya! “Setiap bidang usaha pasti membutuhkan izin usahanya supaya produk dapat diedarkan secara legal.  Dan karena berhubungan dengan masyarakat luas, sehingga keamanannya wajib terjamin.” Bisnis Apotek Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana menjadi tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter dan memperdagangkan barang-barang kebutuhan medis.  Selain industri makanan, […]

Bisnis Apotek

Mendirikan Bisnis Apotek Wajib Punya Legalitas Usahanya!

Bisnis Apotek

“Setiap bidang usaha pasti membutuhkan izin usahanya supaya produk dapat diedarkan secara legal. 

Dan karena berhubungan dengan masyarakat luas, sehingga keamanannya wajib terjamin.”

Bisnis Apotek

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana menjadi tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter dan memperdagangkan barang-barang kebutuhan medis. 

Selain industri makanan, salah satu usaha yang memiliki perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun ialah usaha di industri farmasi. Kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan medis kian meningkat, bahkan kini usaha apotek dapat dilakukan secara daring.

Selain karena beriringan dengan kebutuhan sehari-hari manusia, industri farmasi kian berkembang karena kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sudah semakin tinggi. Sehingga tak heran lagi bila permintaan produk apotek selain obat-obatan, seperti vitamin, suplemen, dan alat kesehatan guna menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh semakin meningkat kian hari.

Walaupun memiliki prospek yang bagus untuk memulai usaha apotek, tetapi memiliki resiko yang cukup tinggi untuk mendirikan usaha apotek. Maka dari itu, perlu adanya jaminan yang menyatakan bahwa usaha tersebut legal dan dijamin keamanannya karena termasuk usaha dengan kategori resiko tinggi.

Karena berasosiasi dengan praktik apoteker, apoteker wajib bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional apotek. Oleh karena itu, dibutuhkan izin usaha apotek (SIA) dan surat izin praktik apoteker (SIPA).

Baca juga: Intip Peluang Digitalisasi Apotek! 5 Persyaratan Izin Apotek yang Perlu Kamu Tahu!

Spesifikasi Bisnis Apotek

Bagi setiap pelaku usaha, wajib mengurus perizinan usahanya supaya tidak dicap sebagai usaha yang ilegal. Melalui Sistem OSS, para pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya sehingga mendapatkan izin usahanya.

Namun, perlu diketahui juga bahwa para pelaku usaha menentukan kode KBLI jenis usaha yang akan didirikan. Untuk usaha apotek dapat menggunakan kode 47721 yang termasuk dalam kategori perdagangan eceran barang dan obat farmasi dan menunjukkan bahwa kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat resiko tinggi. Kelompok usaha yang termasuk ke dalam KBLI ini, ialah usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk (sediaan) di apotek dan juga vitamin, suplemen kesehatan, serta termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet seperti kantong darah, dan sebagainya.

Perizinan yang Perlu Dipersiapkan untuk Mendirikan Bisnis Apotek

Supaya kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar dan legal, maka ada beberapa dokumen perizinan yang perlu dipersiapkan sebelum mulai mendirikan suatu bisnis. Khusus untuk bisnis apotek, ada beberapa perizinan yang wajib dimiliki karena tingkat resiko yang dimiliki tergolong cukup tinggi sehingga perlu memberikan jaminan untuk keamanan masyarakat atas produk yang dijualnya.

Baca juga: Perbedaan Antara PT Kecil, Menengah, dan Besar

NPWP

Selain dibutuhkan guna kepentingan administrasi perpajakan, NPWP juga bermanfaat guna pengurusan dan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
 
Para pelaku usaha yang tertarik untuk mendirikan bisnis apotek pun memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Karena nantinya akan menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengurusan surat izin usaha apotek (SIA).
 

NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) ditujukan sebagai identitas para pelaku usaha yang dapat menjadi dokumen pengganti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), API (Angka Pengenal Impor), dan TDI (Tanda Daftar Industri). 

Dalam proses untuk memperoleh NIB, diperlukan untuk mempersiapkan dokumen KTP dan NPWP melalui sistem OSS.

SIA

Setelah memenuhi kedua persyaratan NPWP dan NIB, maka pelaku usaha dapat mengajukan SIA (Surat Izin Apotek). Yang merupakan suatu bukti tertulis yang ditujukan sebagai bukti izin penyelenggaraan layanan dan penjualan barang-barang farmasi hingga obat-obatan secara legal.

Bukti izin apotek ini diberikan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten kepada apoteker atau pelaku bisnis. SIA wajib dimiliki jika ingin mendirikan bisnis apotek, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah.

SIPA

Setiap apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian memiliki kewajiban surat izin praktik apoteker (SIPA) sesuai tempat fasilitas kefarmasian. 

Hal ini dikarenakan sarana pelayanan kefarmasian yang erat kaitannya dengan praktik apoteker dan resiko tinggi dari apotik karena menjual obat-obatan dan peralatan medis ke masyarakat. Sehingga, bagi para pemilik bisnis apotek yang bukan seorang apoteker wajib menunjuk seorang apoteker sebagai penanggung jawab apotek.

Pengaturan Apotek dan Apoteker

Kewajiban pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) NO. 26 Tahun 2018 yang mengatur bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan, yaitu apoteker.

Dan berdasarkan hal tersebut, maka apoteker memiliki tanggung jawab dan kewajiban guna memenuhi dan mengurus berbagai persyaratan dokumen yang perlu dipenuhi, termasuk pengurusan SIA.

Butuh bantuan dalam mengurus perizinan berusaha bisnis apotek? Masih ada yang perlu ditanyakan? Kamu bisa hubungi kami Whatsapp kami di 0851 8322 7997 atau kunjungi Instagram kami di documenta. (https://www.instagram.com/documenta.id/

Anda Masih Bingung Terkait Izin Apotek?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.
Bisnis

Legal Due Diligence (LDD): Essential Aspects and Objectives in Business Transactions

Legal Due Diligence (LDD) is a vital process conducted by legal experts, typically specializing in corporate law, for specific purposes, often preceding significant transactions. The scope of LDD can vary, commonly focusing on companies to be acquired, or assets to be purchased or expropriated, aimed at gathering essential information and assessing legal risks before finalizing a transaction.

Baca »
Indonesia stands out as a promising destination for foreign investors due to its abundant natural resources and favorable economic environment. The government's efforts to streamline investment procedures through various laws and regulations have attracted a growing number of foreign businesses eyeing expansion in the country. However, amidst the increasing interest in investing in Indonesia, there are several misconceptions surrounding the establishment of a Foreign Investment Company (PMA) that often lead to confusion. This article aims to clarify these misconceptions and shed light on the actual rules governing foreign investment in Indonesia.
Bisnis

Debunking Common Misconceptions About Foreign Investment in Indonesia

Indonesia has often been a target for foreign investment, but many misconceptions and myths surround this topic. This article will debunk these common myths and provide a clear understanding of the realities of foreign direct investment in Indonesia. We will explore the potential benefits, such as economic growth, job creation, and technology transfer, as well as the potential challenges, including environmental concerns and dependency on foreign capital. By separating fact from fiction, this article aims to inform and educate readers about the complex relationship between Indonesia and foreign investors.

Baca »
Revolusi Industri 4.0
Legal

Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan produksi, yang dijalankan menggunakan internet sebagai penopang utama. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 adalah perkembangan teknologi yang menghasilkan perubahan fundamental yang didominasi oleh penggunaan mesin robotic yang memiliki kemampuan bekerja lebih cepat dan memberikan hasil yang berkualitas serta lebih baik.

Baca »
kitas
KITAS

Understanding KITAS: The Key to Living and Working in Indonesia

In recent years, Indonesia has emerged as a popular destination for expatriates and foreign workers. The allure of its vibrant culture, stunning landscapes, and growing economy has attracted many to seek opportunities within its borders. However, to live and work in Indonesia legally, foreigners must navigate the complexities of immigration laws, primarily through obtaining a Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), or Limited Stay Permit Card. This article delves into the intricacies of KITAS, its types, application processes, and the essential documents required.

Baca »
izin
PSE

Belum Daftar Izin PSE? Siap-Siap Hadapi Sanksi Berat dan Pemblokiran Akses!

Mengurus Izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah langkah krusial bagi perusahaan yang beroperasi di dunia digital. Kartu Izin ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan sistem elektronik, baik untuk publik maupun privat, termasuk e-commerce, media sosial, platform edukasi, dan layanan kesehatan digital. Berikut adalah panduan lengkap mengenai pengurusan izin PSE:

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Our Contact