fbpx
Search

Yuk cari tahu apa itu PPh Final dan Non Final

Yuk cari tahu apa itu PPh Final dan Non Final Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan menjadi dua jenis, yakni Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Non Final. PPh Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh Non […]

pph non final

Yuk cari tahu apa itu PPh Final dan Non Final

Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan menjadi dua jenis, yakni Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Non Final. PPh Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh Non Final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan Pemisahan PPh final dan nonfinal bukanlah sebuah keputusan yang dibuat semata-mata untuk mempersulit wajib pajak, bahkan sebaliknya, Pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pajak) berusaha memudahkan wajib pajak agar kewajibannya bisa dipenuhi dengan lebih cara yang lebih mudah lagi.

Setidaknya ada dua pertimbangan yang menjadi dasar penerapan pajak final, yaitu:

  1. Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha
  2. Memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak

Objek Pajak PPh Final

  • PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan  serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
  • PPh atas Bunga Obligasi.
  • PPh  atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
  • PPh atas Hadiah Undian.
  • PPh atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
  • PPh atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya.
  • PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
  • PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi.
  • PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
  • PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
  • PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
  • PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
  • PPh atas Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
  • PPh atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap.

Objek Pajak PPh Tidak Final

  • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
  • Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
  • Laba usaha.
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  •  
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  • Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
  • Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  • Premi asuransi.
  • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
  • Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  • Surplus Bank Indonesia.

Sekarang kita sudah mengetahui berbagai hal tentang Pajak Penghasilan Final dan Non Final. Berikut yang dapat kami sampaikan, jika ada hal-hal yang kurang dapat dipahami mengenai tulisan ini, maka Anda dapat segera menghubungi Customer Service DOCUMENTA agar segera dihubungi dengan ahli kami.

Anda Masih Bingung Terkait Pajak?

Yuk Langsung AJa klik toMbol di kanan untuk Bertanya Ke Tim Documenta

Artikel Lainnya
The NIB registration process is not actually complicated. It involves a series of administrative steps that must be taken by MSME actors. The initial step is to gather important documents, such as business owner identification, company establishment deeds (if applicable), business legality documents, and other supporting documents. Once these documents are prepared, the next step is to submit the registration to the relevant authority, such as the Tax and Company Registration Authority (BPPT) or the local Licensing Agency. After the verification process is completed, MSME actors will be provided with a valid Business Identification Number (NIB), indicating that their business has been officially and legally registered with the government.
Bisnis

Procedure and Benefits of NIB Registration for MSME Owners

The NIB registration process is not actually complicated. It involves a series of administrative steps that must be taken by MSME actors. The initial step is to gather important documents, such as business owner identification, company establishment deeds (if applicable), business legality documents, and other supporting documents. Once these documents are prepared, the next step is to submit the registration to the relevant authority, such as the Tax and Company Registration Authority (BPPT) or the local Licensing Agency. After the verification process is completed, MSME actors will be provided with a valid Business Identification Number (NIB), indicating that their business has been officially and legally registered with the government.

Baca »
Since the enactment of the Job Creation Law, more entrepreneurs are opting to establish Sole Proprietorship Companies (Individual Companies). According to this law, a Sole Proprietorship Company is a limited liability company founded by a single individual who acts as both the shareholder and Director to meet the requirements as a micro or small business.
Bisnis

What You Need to Know About Individual Companies

Since the enactment of the Job Creation Law, more entrepreneurs are opting to establish Sole Proprietorship Companies (Individual Companies). According to this law, a Sole Proprietorship Company is a limited liability company founded by a single individual who acts as both the shareholder and Director to meet the requirements as a micro or small business.

Baca »
pekerjaan
Pajak

Pekerjaan Bebas? Apa sih maksudnya?

Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh hubungan kerja.

Baca »