fbpx
Search

5 Key Points About PT PMA

Thinking about investing in Indonesia? Understanding PT PMAs is crucial. In this article, we delve into the five key points that every potential investor should know. From the initial steps of obtaining permits to the ongoing operational requirements, we break down the process into easy-to-understand terms. Join us as we explore the opportunities and considerations involved in setting up a successful PT PMA.
Setting up a PT PMA in Indonesia is done when there's a foreign shareholder involved, like a foreign individual, company, or another PT PMA. It's also possible when a local PT previously owned by Indonesian shareholders gets acquired by foreign shareholders. PT PMA is crucial for foreign investors because it's their only direct way to invest in Indonesia as company shareholders. Unlike other forms of investment, like opening a Representative Office or dealing with local PT for financing, PT PMA offers direct ownership. key points

Five Key Points About PT PMA

Setting up a PT PMA in Indonesia is done when there’s a foreign shareholder involved, like a foreign individual, company, or another PT PMA. It’s also possible when a local PT previously owned by Indonesian shareholders gets acquired by foreign shareholders.

 

PT PMA is crucial for foreign investors because it’s their only direct way to invest in Indonesia as company shareholders. Unlike other forms of investment, like opening a Representative Office or dealing with local PT for financing, PT PMA offers direct ownership.

 

Here are five key things to know about setting up a PT PMA:

 

Determine the business activities: Before starting, you need to decide what the PT PMA will do. This depends on Indonesia’s Investment Negative List (DNI), which outlines allowed business activities and foreign ownership limitations.

 

Prepare an investment plan: To apply for a Principle License from BKPM, you need an investment plan. This plan should detail the intended investments, with a minimum of IDR 10 billion per business activity.

 

Arrange capital structure and shareholders: PT PMA requires a minimum authorized capital of IDR 10 billion, with 25% of that deposited as paid-up capital. You also need to decide how shares will be distributed among shareholders.

 

Appoint directors and commissioners: Every PT PMA must have at least one director and one commissioner. They can be either Indonesian or foreign nationals, but foreign directors need to obtain work and stay permits.

 

Apply for a Principle License: Once everything is prepared, you can apply for a Principle License at BKPM. This license approves foreign investment in PT PMA. It’s valid for 1-5 years, depending on the planned business activities.

 

After securing the Principle License, you can proceed with the establishment process, similar to setting up a local PT. This includes signing the Deed of Establishment, obtaining ministerial approval, and acquiring other necessary licenses. Once the investment plan is realized, you can apply for a Permanent Business License (IUT).

 

Still confused about PMA?

Click the tombol on the right to Ask the Documenta Team

Artikel Lainnya
regulasi pajak
Pajak

Update Regulasi Pajak: Kabar Baik untuk UMKM

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan, termasuk dalam hal perpajakan, secara berkala diperbarui untuk memberikan dukungan dan kemudahan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Artikel ini akan membahas update terbaru mengenai regulasi pajak UMKM di Indonesia, dengan fokus pada perubahan-perubahan signifikan yang perlu diketahui oleh para pengusaha.

Baca »
faktur pajak
Bisnis

Apa sih Faktur Pajak itu?

Faktur pajak adalah sebuah dokumen resmi yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dokumen ini dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Baca »
LKPM
Bisnis

Memahami LKPM untuk Perusahaan Menengah di Indonesia

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah komponen vital dalam menjalankan bisnis di Indonesia, terutama bagi perusahaan menengah yang sedang berkembang. LKPM bukan hanya sekedar kewajiban administratif yang harus dipenuhi, tetapi juga sebuah alat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi investasi, transparansi dalam operasional bisnis, dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan.

Bagi perusahaan menengah, menyusun dan menyampaikan LKPM dapat menjadi tugas yang menantang, mengingat kompleksitas dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, memahami dan mematuhi kewajiban ini dapat membuka peluang besar, seperti akses ke berbagai insentif pemerintah dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor dan regulator.

Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam tentang apa itu LKPM, mengapa laporan ini penting bagi perusahaan menengah, dan bagaimana perusahaan dapat menyusun laporan yang efektif untuk memastikan kepatuhan serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Baca »

Jika anda sudah pernah terdaftar sebagai Documenta User, anda bisa lanjut dengan login dibawah ini

Mohon maaf, untuk pendaftaran sementara hanya dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada tim kami

Documenta Artikel
Our Contact